Dana Pendidikan Dipertanyakan Mendagri

Posted: January 18, 2011 in Berita

– Penambahan Rp 72,9 Miliar

BANJARMASIN-Penambahan dana pendidikan dalam APBD perubahan sebesar Rp 72,9 Miliar sempat dipertanyakan menteri dalam negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat proses asistensi. Mantan gubernur Padang itu, mempertanyakan besarnya anggaran tambahan tersebut.

Meski sempat mendapat warning, akhirnya APBD perubahan Kalsel yang tembus angka Rp 2,5 Triliun itu diluluskan dalam proses asistensi di kementrian dalam negeri tersebut.

“Setelah kita beri penjelasan, akhirnya Mendagri bisa mengerti keperluan pendidikan yang harus dianggarkan dalam APBD ini,” terang wakil ketua DPRD Kalsel, Riswandi.

Meski begitu, imbuh dia, ada beberapa catatan yang diminta Mendagri terkait alokasi dan potret pendidikan Kalsel. Dngan harapan, penggunaan anggaran sebesar Rp 72,9 Miliar itu tepat sasaran dan sesuai sisa waktu tahun 2010 ini.

Menurut politisi asal PKS itu, dana tersebut selain untuk memenuhi amanat undang-undang sebesar 20 persen, juga merupakan pendampingan perbaikan mutu pendidikan di 13 kabupaten dan kota di Kalsel. Seperti perbaikan kelas maupun sarana dan prasarana.

“Kalau hanya memikirkan provinsi saja ya tidak sampai sebesar itu. Tapi itu sebagian besar untuk pendampingan dinas pendidikan kabupaten dan kota,” urainya.

Dengan argumentasi tersebut, akhirnya APBD perubahan pemprov Kalsel sebesar Rp 2,5 Triliun yang disahkan beberapa waktu lalu bisa disetujui menteri dalam negeri Gamawan Fauzi.

Sementara itu, wakil gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan besarnya anggaran tersebut karena sesuai keperluan yang ada dalam program yang sudah disusun antara pemprov dan DPRD. Selain peningkatan mutu juga untuk memulai pelaksanaan wajar 12 tahun.

“Memang seperti ueforia dana pendidikan itu sejak adanya amanat undang-undang. Tapi setelah digunakan sebenarnya masih sedikit dan kurang,” katanya.

Meski begitu, pihaknya akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan pos anggaran dan program yang telah disusun bersama tersebut. Bahkan pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada inspektorat maupun lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran tersebut.

“Kan ada lembaga pengawas, biar mereka yang mengontrol dan memberikan pengawasan terhadap penggunaan dana itu,” tandasnya.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s