Inventarisir Tambang Bermasalah

Posted: January 18, 2011 in Berita

– Terkait penertiban tambang di Kalsel

BANJARMASIN-Sinyal penertiban terhadap tambang nakal yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Mohammad Hatta kepada pemerintah provinsi langsung disambut Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Dia langsung tancap gas, dengan melakukan inventarisir terhadap tambang yang diduga bermasalah.

Apalagi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pihak yang memberikan izin maupun yang membiarkan kerusakan lingkungan bisa disret ke pengadilan.

“Saat ini tim sedang melakukan pendataan dan inventarisir terhadap tambang-tambang yang diduga bermasalah,” kata Rudy usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kalsel, Kamis (2/9).

Dugaan permasalahan tambang tersebut sangat banyak. Mulai dari proses perizinan yang tidak benar, hingga jaminan pemeliharaan lingkungan sekitar tambang yang juga mengalami masalah yang berakibat pada rusaknya lingkungan.

Bahkan yang paling fatal pangkaplingan kawasan tersebut, apakah tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun cagar alam apa tidak. Diduga ada beberapa pemilik tambang yangmengabaikan hal tersebut.

“Permasalahannya banyak dan yang paling kelihatan soal pemeliharaan lingkungan. Kalau sampai sekitar lokasi itu rusak, maka kita pertanyakan izin amdalnya seperti apa,” tukasnya.

Meski mendapatkan lampu hijau dari menteri, dirinya tidak gegabah dengan mudah memberikan sanksi seperti mencabut perizinan. Menurutnya, apa yang menjadi temuan tim tersebut di lapangan bakal dikonsltasikan kepada menteri LH maupun Menhut.

“Kalau setiap ada temuan langsung dicabut izinnya, kami bisa kebanjiran gugatan PTUN. Makanya kita konsultasikan dulu,” tandasnya.

Pekan tadi, Menteri LH Gusti Mohammad Hatta saat mengisi acara sosialisasi UU nomor 32 tahun 2009 di Hotel Arum Kalimantan meminta kepada gubernur untuk ikut ambil bagian dalam upaya penertiban dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya memberikan pengawasan dan menertibkan aktifitas tambang di wilayahnya.

Meskipun, Hatta mengakui ada ketidaknyamanan bagi gubernur. Mengingat, sejak otonomi daerah semua perizinan tersebut diberikan oleh para bupati dan wali kota.

“Tapi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur boleh saja melakukan penertiban. Karena kalau hanya mengandalkan petugas dari pusat ya tidak mungkin dan lingkungan kita tetap rusak,” terangnya.

Oleh karena itu, imbuh Hatta, minimal adanya kordinasi antara gubernur dengan kementrian yang dipimpinnya untuk bersama-sama memberikan pengawasan terhadap tambang-tambang nakal.

Kepala BLHD Kalsel Rachmadi kurdi mengatakan, mayoritas perusahaan batu bara di Kalsel tidak memiliki tempat pengolahan limbah. Akibatnya, sering terjadi pencemaran lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitar tambang.

Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan jajarannya tahun 2010 ini, sebanyak 60 persen perusahaan tidak punya pengolahan limbah khususnya perusahaan berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

“Dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel, 60 persen tidak punya tempat pengolahan limbah yang menjadi persyaratan perusahaan tambang,” katanya.

Berdasarkan catatan BLHD Kalsel, jumlah tambang yang ada di banua ini mencapai 400 buah dan yang masih aktif 336 buah. Dari jumlah tersebut sebanyak 41 tambang berstatus PKP2B yang izinnya diterbitkan pemerintah pusat.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s