Rudy Marah, Bupati-Walikota Tak Hadir

Posted: January 18, 2011 in Berita

– Mayoritas diwakilkan kepala Bappeda

BANJARMASIN-Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, marah-marah lantaran acara Musrenbangda yang digelar di Aula Bappeda Kalsel yang diikuti 13 kabupaten dan kota hanya dihadiri perwakilan para pegawai Bappeda saja.

Sedangkan kepala daerah yang hadir hanya bupati Tanahbumbu Mardani H Maming. Sedangkan kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Batola hanya dihadiri wakil wali kota dan wakil bupatinya saja.

“Kalau kegiatan Musrenbang ini dirasa tidak penting, ya lebih baik ditiadakan saja dari pada mubadzir. Buktinya, hampir semua bupati dan wali kota tidak ada yang mau hadir,” katanya dengan nada tinggi.

Sontak saja, ratusan pejabat, unsur Muspida dan ratusan pegawai dari 13 kabupaten dan kota yang berbaur menjadi satu mengikuti acara tersebut langsung diam.

Selama ini, Rudy Ariffin tidak pernah marah-marah di depan publik. Meskipun ada anak buahnya yang dinilai melakukan kesalahan fatal sekalipun.

“Padahal kegiatan ini penting khususnya bagi bupati dan wali kota yang baru terpilih untuk mensinergikan program pembangunan selama lima tahun,” terangnya.

Bahkan, imbuh dia, jika kegiatan tersebut sudah dianggap tidak layak lagi seharusnya para kepala daerah memberikn usul. Sehingga ada upaya bagi pemprov untuk mengusulkan hal itu kepada pemerintah pusat.

Mengingat, acara Musrenbangda tersebut merupakan amanat peraturan pemerintah pusat. Karena untuk mensinergikan program pembangunan daerah, provinsi dan pemerintah pusat.

“Kalau sudah dianggap tidak layak, ke depan hanya dibuat dialog saja antar SKPD. Karena pemegang kebijakan yang seharusnya datang juga banyak yang tidak hadir,” tandasnya.

Sementara itu, pelaksana tugas kepala Bappeda Kalsel M Jasran kecewa dengan banyaknya bupati dan wali kota yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Begitu juga dengan Dirjen Bappenas, yang seharusnya memberikan materi kepada peserta juga batal hadir dengan alasan tidak mendapatkan tiket pesawat.

Padahal pihaknya, jauh-jauh hari sudah memberikan surat undangan dan materi kepada masing-masing kepala daerah. Dengan harapan selain bisa hadir, agar dalam sesi dialog bisa menguasai materi.

“Kalau undangan tidak sampai, otomatis tidak mewakilkan kepada anak buahnya,” cetusnya.

Diakui Jasran, banyak daerah yang tidak menguasai penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Karena banyak para staf yang meminta untuk diajari menyusun rancangan tersebut.

“Padahal ini kesempatan yang baik untuk sama-sam belajar menyusun rencana pembangunan secara matang. Sayangnya, mereka tidak datang,” keluhnya.

Dalam kegiatan yang rencananya digelar selama dua hari itu, membahas lima agenda penting selama 5 tahun mendatang. Yakni penekanan soal IPM, yang sampai saat ini dianggap hanya tanggung jawab pemerintah provinsi saja.

Kemudian masalah daya saing, kemiskinan dan pengangguran, degradasi kehuatanan dan kualitas sumber daya alam serta reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s