Anggaran Perbaikan Lingkungan Minim

Posted: January 27, 2011 in Berita

– Pemprov anggarkan Rp 2,5 Miliar

– Kewenangan masing-masing pemkab

BANJARMASIN-Kerusakan lingkungan di Kalsel akibat pertambangan, tidak sebanding dengan anggaran untuk perbaikan. Dalam APBD perubahan 2010, pemprov Kalsel hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 Miliar saja.

Sementara kerusakan yang terjadi di beberapa kabupaten penghasil tambang baik batu bara maupun biji besi sangat parah. Bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan tersebut.

“Jangan dibayangkan kerusakan lingkungan yang ada ini hanya hutannya gundul atau longsor saja. Tapi lebih dari itu semua,” ujar manajer kampanye Walhi Kalsel, Dwitho Frasetyadi.

Lebih lanjut dia mengatakan, kerusakan lingkungan yang ada ini salah satunya berupa galian bekas tambang. Selain jumlahnya banyak, ukuran kawah-kawah raksasa tersebut cukup dalam dan luas. Sehingga memerlukan tanah penguruk yang cukup banyak.

Selain itu, juga upaya untuk melakukan reboisasi lahan bekas tambang tersebut. Karena tidak segera dilakukan penanaman, maka bencana banjir yang akan menghampiri daerah tersebut. Sebab yang menjadi lahan tambang itu, mayoritas berupa gunung.

 

“Dan untuk melakukan perbaikan itu kan perlu waktu yang tidak sebentar, karena arealnya sangat luas,” tandasnya.

Apalagi, separo luas wilayah Kalsel yakni 1,8 juta hektar berupa areal pertambang, dengan 23 perusahaan berstatus PKP2B dan sebanyak 380 berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

Sementara itu, menurut Wagub Rudy Resnawan, minimnya dana perbaikan lingkungan tersebut karena hanya sebagai dana penamping saja. Menurut mantan wali kota Banjarbaru itu, yang lebih berwenang melakukan reklamasi itu adalah masing-masing kabupaten. Lantaran, mereka yang mengeluarkan izin tambang tersebut.

“Sebenarnya ini hanya pendamping, karena yang berkopenten melakukan perbaikan itu ya pemkab lantaran mereka yang mengeluarkan izin dan sekaligus menerima dana bagi hasil,” terangnya.

Meski begitu, imbuh Rudy, pemprov juga merasa memiliki tanggung jawab untuk menggerakan. Sehingga, perlu dimasukkan dalam anggaran perbaikan lingkungan yang bergabung dengan sumber daya alam.

“Dana Pemprov itu hanya pendamping, karena yang lebih berwenang ya pemkab setempat,” urainya.

Dalam APBD perubahan tersebut, akhirnya pemprov Kalsel berhasil memenuhi target APBD perubahan sebesar Rp 2,5 Triliun. Dana tersebut dibagi dalam beberapa pos anggaran yang memiliki alokasi cukup besar.

Diantaranya, dana pendidikan sebesar Rp 72,9 Miliar, kesehatan sebesar Rp 50,5 Miliar, Prasarana wilayah sebesar Rp 58,9 Miliar, ekonomi ebesar Rp 2,6 Miliar, hukum dan permerintahan sebesar Rp 39,1 Miliar, SDA dan lingkungan hidp sebesar Rp 2,5 Miliar, agama serta seni budaya hanya sebesar Rp 1,6 Miar.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s