Batu Bara Karungan Harus Izin Menteri

Posted: January 27, 2011 in Berita

– Harus jelas definisi batu bara limbah

BANJARMASIN-Niat para wakil rakyat untuk melegalkan batu bara karungan, masih memerlukan perjalanan panjang. Karena harus mendapatkan restu dari menteri energi sumber daya mineral (ESDM) sebagai dasar hukum.

Hal itu dikatakan Kepala dinas pertambangan (Distamben) Kalsel, Ali Muzani yang ditemui sebelum menghadiri pelantikan pejabat di Graha Abdi Persada. Menurutnya, izin dari menteri tersebut perlu sebagai dasar dan acuan bagi siapapun untuk menekuni usaha tersebut.

Karena jika tidak ada pijakan itu, imbuh dia, dikhawatirkan bakal disalahgunakan orang-orang yang ingin mencari keuntungan pribadi. Sehingga perlu definisi yang jelas tentang batu bara karungan tersebut.

“Selama ini yang namanya batu bara karungan, ya sisa-sisa atau yang berguguran. Tapi kan definisi itu sesuai keinginan masing-masing orang, makanya perlu da kesamaan dan dipertegas dengan izin dari menteri,” terangnya.

 

Jika tidak ada definisi tersebut, tidak menutup kemungkinan batu bara yang diambil dari lokasi tambang bisa dimasukkan dalam karung. Karena akan mengurangi biaya pengeluaran khususnya sektor pajak.

Mengingat selama ini, batu bara karungan tersebut tidak memberikan masukan bagi pendapatan daerah khususnya dari sektor pertambangan. Karena dianggap sebagai limbah, yang dimanfaatkan oleh seseorang saja.

Termasuk saat ditanya legalitas usaha tersebut, Ali Muzani enggan mengatakan. Hanya saja, aktifitas tersebut meskipun dikirim ke luar daerah tidak memiliki dokumen yang resmi.

“Saya tidak mau bilang legal atau tidak legal, yang jelas usaha itu belum ada aturannya,” cetusnya.

Begitu juga saat ditanya soal pendapatan dari batu bara karungan, Ali juga enggan menjelaskan. Menurutnya, yang tidak memiliki dasar hukum pihaknya tidak bisa melakukan pemungutan.

Sementara itu, dari data yang berhasil dihimpun BPost, produksi emas hitam di Kalsel mencapai 77 juta ton hingg 100 juta ton per tahun.

Sedangkan royalti yang diterima Kalsel selama tahun 2009 lalu sebesar Rp 1,4 Triliun. Namun, jumlah tersebut masih dibagi dengan daerah penghasil dengan pembagian yang diterima pemprov Kalsel hanya sebesar Rp 287 Miliar saja.

Sebelumnya, Kepala dinas pendapatan daerah (Dispenda) Nafsiani Samandi mengatakan, selain royalti juga ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kapaitas produksi. Tahun 2010 ini, Kalsel diperkirakan mendapat jatah sebesar Rp 300 Miliar.

“Jika tidak ada perubahan produksi, kemungkinan besar Kalsel akan mendapat pembagian sebesar Rp 300 Miliar,” katanya singkat.

Dana bagi hasil tersebut di luar dari royalti batu bara yang diterima Kalsel sebesar Rp 1,4 Triliun dan yang diterima pemprov Kalsel sebesar Rp 287 Miliar.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s