Gubernur Boleh Menertibkan KP

Posted: January 27, 2011 in Berita

BANJARMASIN-Keinginan Gubernur Rudy Ariffin untuk mengkaji ulang izin pertambangan yang ada di banua, mendapatkan lampu hijau dari menteri negara lingkungan hidup, Gusti Mohammad Hatta. Menurutnya, gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah bisa menertibkan perizinan tambang yang diduga bermasalah.

Bahkan jika membiarkan perizinan yang bermasalah, justru bisa ikut diseret ke pengadilan. Karena berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tersebut, pemberi izin maupun pejabat yang membiarkan bisa ikut dibawa ke meja hijau.

“Boleh saja, karena gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Memang izin tambang khususnya KP itu oleh bupati atau wali kota,” terang Hatta.

Saat ini, rencana penggelontoran dana alokasi khusus (DAK) maupun dana dekonsentrasi untuk perbaikan lingkungan, juga tidak langsung diserahkan kepada bupati maupun wali kota. Melainkan melalui gubernur sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat.

Hal itu dilakukan, karena sejak otonomi daerah banyak upati maupun wali kota yang semaunya sendiri. Merasa sudah menjadi daerah otonom, mereka bertindak seenaknya sendiri. Termasuk soal perizinan tambang yang selama ini sering karut marut.

“Memang adakalanya bupati yang merasa punya kewenangan penuh, jadi seenaknya sendiri mengeluarkan izin tanpa memperhatian sisi lingkungan. Dan itu yang saat ini sering menimbulkan masalah,” ujarnya.

Karena selama ini, gubernur sering mengeluh kebingungan menyikapi maraknya kerusakan lingkungan akibat pertambangan dengan alasan yang mengeluarkan izin para bupati. Sehingga yang berhak untuk mengevaluasi juga yang memberikan izin.

“Ya itu ka kewenangan masing-masing bupati, jadi gubernur ini serba sulit jika harus menertibkan apalagi menutup,” kata Rudy Ariffin beberapa waktu lalu.

Berbeda dengan wakil gubernur Rudy Resnawan. Meski baru dua pekan memimpin banua ini, dengan lantang dirinya bakal mengajak kabupaten dan kota yang memiliki areal pertambangan, untuk melakukan kajian ulang terhadap semua izin yang sudah dikeluarkan tersebut.

Karena jika dibiarkan, kerusakan lingkungan di Kalsel ini semakin parah. Bahkan pendapatan dari sektor tambang, tidak mampu untuk memperbaiki kerusakan, seperti banjir maupun tanah longsor.

“Selama bikinan manusia bisa diubah dan diperbaiki. Makanya, izin tambang yang ada saat ini perlu dikaji lebih intensif lagi. Jika menyalahi aturan, ya harus ditutup,” ujarnya.

Bahkan dirinya juga berfikir untuk menghentikan izin pertambangan. Karena itu sebagai langkah utama untuk melakukan evaluasi terhadap semua tambang yang ada di Kalsel.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s