Kalsel Mulai Memikirkan Moratorium

Posted: January 27, 2011 in Berita

BANJARMASIN-Meski masih sepekan menjabat wakil gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan melontarkan pernyataan yang cukup mengagetkan. Mantan wali kota Banjarbaru itu mulai memikirkan untuk menghentikan izin pertambangan batu bara (Moratorium) di banua ini.

Meski tidak secara tegas bakal mengambil sikap tersebut, mantan wali kota Banjarbaru itu mengisyaratkan bakal merevisi sejumlah peraturan termasuk masalah pertambangan yang selama ini menjadi kambing hitam jika terjadi musibah.

Meskipun secara nyata, musibah banjir yang terjadi di banua ini selalu menghampiri daerah yang banyak memiliki areal pertambangan ’emas hitam’ tersebut. Seperti di kabupaten Tanahbumbu maupun Kotabaru.

“Selama aturan itu buatan manusia, bisa saja diubah. Termasuk soal pertambangan itu, dari pada terus menjadi bahan cercaan masyarakat,” katanya diplomatis usai menyampaikan nota anggaran di Gedung DPRD Kalsel, Senin (16/8) pagi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Rudy Resnawan menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan terkait renana evaluasi perizinan pertambangan, dan analisis dampak lingkungan (Amdal).

Bagi dia, pertambangan yang ada di perut bumi banua ini jangan diobral secara besar-besaran dengan mengabaikan aspek lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus bertambah dan musibah setiap tahun menghampiri masyarakat.

“Pendapatan yang kita peroleh dari tambang itu, kan tidak sebanding dengan anggaran untuk menyantuni para korban,” cetusnya.

Menurutnya, dalam pertambangan itu ada tiga hal yang wajib ditaati pengusaha dan pemerintah. Yakni soal tekhnologi pertambangan, keuntungan yang bisa dinikmati masyarakat dan perusahaan serta lingkungan hidup.

“Kalau salah satu itu tidak memenuhi maka izin seharusnya tidak bisa dikeluarkan. Karena lingkungan bakal hancur,” tegasnya.

Hal senada dikatakan manajer kampanye Walhi Kalsel, Dwito Frasetyadi. Upaya memperbaiki kerusakan alam di Kalsel ini salah satu caranya dengan menghentikan izin pertambangan. Artinya setiap ada perusahaan yang mengajukan izin dihentikan dulu.

Kemudian mengevaluasi seluruh perizinan yang sudah ada tersebut. Jika da yang tidak memenuhi syarat pertambangan, maka harus dihentikan dan izinnya dicabut.

“Buat apa dievaluasi kalau izin terus diberikan terus menerus. Yang tepat itu harus moratorium dulu, dan mengevaluais yang ada,” terangnya.

Dia menilai kerusakan lingkungan tersebut karena pengusaha mengabaikan sistem pertambangan yang ramah dan peduli lingkunan, demi mengeruk keuntungan yang lebih besar.

Berdasarkan catatan Walhi, separo luas wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) berupa areal pertambang. Kalsel yang memiliki 13 kabupaten dan kota itu memiliki luas 3,7 juta hektar dan seluas 1,8 juta hektar berupa areal pertambang, dengan 23 perusahaan berstatus PKP2B dan sebanyak 380 berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

Selain itu, wilayah Kalsel juga dikurangi untuk kawasan HPH seluas 261,9 ribu hektar, izin konsesi HTI seluas 383,6 ribu hektar dan pertambangan yang melakukan eksploitasi seluas 658,7 ribu hektar.

Termasuk konversi perkebunan sawit berskala besar yang memanfaatkan lahan seluas 360,8 ribu hektar, dari realisasi rencana seluas 700 ribu hektar. Sehingga jika ditotal wilayah Kalsel 3,1 juta hektar hanya diperuntukkan untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s