KPU Kobar Harus Taat Keputusan MK

Posted: January 27, 2011 in Berita

Mendagri: saya tidak ingin mencampuri wilayah KPU

BANJARMASIN-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat Prof Hafiz Ansyari meminta KPU Kotawaringin Barat (Kobar) mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mendiskualifikasi kemenangan Sugianto-Eko Soemarno.

Hal itu disampaikan Hafiz, menanggapi keputusan Mendagri Gamawan Fauzi yang belum bisa menerbitkan surat keputusan karena masih menunggu hasil rapat antara KPU dan MK soal polemik Pemilukada di Kobar Kalimantan Tengah itu.

“Keputusan MK itu kan sifatnya mengikat dan final. Sehingga KPU daerah juga harus melaksanakan keputusan itu,” kata Hafiz usai menghadiri pelantikan Gubernur Kalsel di Mahligai Pancasila.

Oleh karena itu, persoalan sengketa hasil Pemilukada tersebut sudah jelas dengan keputusan MK. Sehingga semua pihak harus menghormati dan melaksanakan keputusan lembaga tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya tidak ingin ikut campur dalam persoalan tersebut dengan alasan hanya memberikan surat keputusan jika sengketa hasil Pemilukada tersebut sudah selesai.

“Itu kan kewenangan KPU dan MK, makanya kami tidak ingin mencampuri urusan itu,” terangnya.

Jika persoalan tersebut sudah selesai, dirinya berjanji segera menerbitkan surat keputusan untuk pelantikan. Karena itu menjadi tanggung jawab pihaknya.

Apalagi saat ini dirinya sudah mengangkat Sekda Kobar sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Kobar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah lantaran hasil Pemilukada belum bisa dilakukan pelantikan.

“Saya juga sudah menunjuk Plt agar sistem pemerintahan tetap berjalan, sambil pelantikan bupati definitif,” tegasnya.

Sekedar mengingat, hasil Pemilukada Kobar dimenangkan pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Namun hasil pemilihan langsung itu digugat ke MK oleh pasangan bupati incumbent, Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

Dalam sidangnya, MK memutuskan mendiskualifikasi kemenangan pengusaha kayu tersebut dan memerintahkan KPU setempat agar menetapkan incumbent sebagai bupati terpilih.

Sayangnya KPU Kobar menolak melakukan penetapan dengan alasan itu kewenangan Mendagri. Sehingga sampai saat ini, bupati Kobar belum dilantik.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s