Siapkan Rp 6,7 Miliar Untuk THR PNS

Posted: January 27, 2011 in Berita

– Masih di meja gubernur

BANJARMASIN-Kabar gembira bagi 6.700 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemprov Kalsel, dalam waktu dekat bakal mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Saat ini, pemprov Kalsel menyediakan anggaran sebesar Rp 6,7 Miliar untuk memberikan tunjangan kepada para abdi negara tersebut.

Kabar tersebut disambut suka cita para pegawai. Menurutnya, tunjangan tersebut sangat membantu para pegawai khususnya golongan rendah untuk memenuhi keperluan dalam rangka menyambut lebaran bersama keluarga.

“Mungkin bagi sebagain pegawai uang Rp 1 juta itu tidak ada artinya. Tapi bagi pegawai yang golongannya rendah seperti kami ini, ya sangat berharga,” ujar Nuradi, salah seorang pegawai.

Hampir setiap orang pasti mengeluarkan uang cukup besar untuk memenuhi keperluan keluarga dalam lebaran. Baik untuk membeli baju maupun keperluan lain seperti kue.

“Kalau kami ini keluarga dan anak banyak. Jadi berapapun uangnya, pasti habis,” cetusnya.

Meski rencana pemberian THR tersebut masih menunggu pengesahan Gubernur Rudy Ariffin, dipastikan tidak ada kendala. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap menjelang lebaran para pegawai menerima tunjangan untuk membantu para pegawai.

“Rencananya ada, tapi sekarang ini masih menunggu pegesahan pak gubernur. Meskipun setiap menjelang lebaran pasti ada THR,” ujar Kepala Biro Keuangan pemprov Kalsel, Gustafa Yandi usai mengikuti paripurna di DPRD Kalsel, Selasa (24/8).

Lebih lanjut, dana yang bakal digelontorkan tersebut, bersumber pada APBD tahun 2010 dan APBD perubahan yang tidak lama lagi disahkan DPRD Kalsel.

Jika tidak ada perubahan, besar tunjangan yang akan diterima para abdi negara tersebut sebesar Rp 1 juta per orang dan akan dipotong pajak terlebih dahulu.

“Besarnya masih sama seperti tahun silam, setiap pegawai Rp 1 juta. Kan tujuannya untuk membantu para pegawai menyambut lebaran,” tandasnya.

Harap Menyesuaikan

Sementara itu, wakil gubernur Rudy Resnawan berharap agar para bupati dan wali kota di banua ini untuk memberikan THR kepada para pegawai dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Hal itu untuk membantu meringankan pegawai dalam menyambut lebaran.

“Diharapkan pemkab dan pemko juga sama-sama memberikan THR, meskipun besarnya variasi antara daerah satu dengan yang lain,” pintanya.

Meskipun dalam pemberian THR tersebut, dirinya tidak boleh menerima karena bisa diancam dengan gratifikasi. Sebab sesuai edaran Mendagri dan KPK, para pejabat negara seperti bupati, wali kota dan gubernur tidak diperbolehkan menerima THR dan parsel.

Namun, THR tersebut sangat membantu para pegawai. Sehingga berapapun besarnya diharapkan bisa memberikan dengan menyesuaikan kondisi keuangan pemerintah setempat.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s