DPD Minta MA Cepat Bikin Keputusan

Posted: January 30, 2011 in Berita

– KPU deadline hingga awal Februari

BANJARMASIN-Polemik panitia pengawas Pilkada (Panwasda) Kalsel yang tak kunjung rampung, membuat anggota dewan perwakilan daerah (DPD) RI bakal melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) agar segera menerbitkan surat keputusan terkait upaya judicial riview terhadap peraturan Bawaslu tersebut.

Apalagi, rapat kerja nasional (Rakornas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar beberapa waktu lalu, juga tidak membuahkan hasil untuk menyikapi persoalan tersebut.

“Salah satu jalan, MA harus segera mengeluarkan keputusan. Nanti kami akan melayangkan surat, biar masalah pengawas ini tidak berlarut-larut,” terang anggota DPD asal Kalsel, Adhariani.

Menurut mantan politisi asal PAN itu, jika MA tidak segera mengeluarkan keputusan maka bisa mengancam kelangsungan pelaksanaan Pemilukada di Kalsel yang bakal digelar 2 Juni nanti.

Sebab, saat ini tahapan Pemilukada seperti pembentukan PPK dan PPS sudah berlangsung. Sehingga seharusnya sudah ada Panwasda, yang turut mengawal pelaksanaan tahapan tersebut.

“Waktu kan terus berjalan dan sekarang tahapan Pilkada sudah mulai. Tapi Panwasdanya belum ada. Dikhawatirkan kejadian ini bisa memicu persoalan dikemudian hari, makanya MA harus cepat mengeluarkan keputusan. Panwasda versi mana yang sah dan diakui tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalsel Mirhan AM mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan tersebut hingga awal Februari nanti. Karena dalam Rakornas tersebut, tidak ada kesimpulan terkait masalah Panwasda itu.

Sebab, KPU pusat berjanji bakal melakukan pertemuan kordinasi dengan jajaran Bawaslu, untuk sama-sama mencari jalan keluar yang baik.

“Kami memberikan deadline hingga awal Februari. Dipastikan, saat itu sudah ada kepastian mengenai Panwasda nanti,” tukasnya.

Termasuk sambil menunggu hasil upaya hukum yang dilakukan enam orang peserta seleksi Panwas Pilkada yang digelar KPU Kalsel tersebut, yang telah melayangkan gugatan ke PTUN Banjarmasin dan judicial riview ke Mahkamah Agung.

“Sekalin menunggu hasil keputusan MA, terhadap upaya hukum yang dilakukan beberapa orang yang merasa haknya dirampas tersebut,” paparnya.

Terlalu Berlebihan

Usul rencana penundaan pelaksanaan Pemilukada, yang disampaikan anggota DPD RI tersebut memantik reaksi dari Ketua KPU Kalsel Mirhan AM.

Menurutnya, usul tersebut sangat berlebihan. Karena yang menjadi persoalan tersebut hanya polemik masalah Panwasda, yang sampai saat ini belum rampung.

“Kalau urusan itu saja ya tidak sampai menunda pelaksanaan Pemilukada,” kata Mirhan.

Menurut Mirhan, berdasarkan peraturan jika Panwasda belum terbentuk maka bisa diserahkan ke anggota DPRD untuk melakukan pengawasan hingga sampai terbentuk panitia tersebut.

Sehingga permintaan agar Pemilukada harus ditunda sangat tidak relevan. Karena, saat ini tahapan Pemilukada yang sudah dilaksanakan masih pembentukan PPK dan PPS.

“Sesaui perintah undang-undang dan penjelasan ketua KPU pusat, jika Panwasda belum ada, maka bisa diserahkan ke DPRD,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Kalsel, Adhariani meminta agar pelaksanaan Pemilukada tersebut seharusnya diundur. Karena bisa menambah runyam kondisi keamanan banua ini.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s