DPRD Minta Proyek Bisa Dikena Sanksi

Posted: January 30, 2011 in Berita

– Kawin siri mewarnai sosialisasi BK DPR RI

BANJARMASIN-Perhatian bagi anggota DPRD yang biasa meminta ‘jatah’ proyek kepada kepala dinas bakal diancam sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD. Karena akan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai wakil rakyat.

Hal itu disampaikan wakil ketua BK DPR RI, Nudirman Munir saat sosialisasi peraturan BK di Graha Abdi Persada dengan para BK DPRD se-Kalsel, Rabu (21/7) kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan politisi asal Golkar, saat menjawab pertanyaan ketua BK DPRD Kotabaru, Marsia AR.

“Anggota dewannya harus dipanggil bersama kepala dinas yang telah memberi proyek. Karena hal itu akan mempengaruhi kredibilitas anggota dewan,” tegasnya.

Meskipun proyek yang diperoleh tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan-undangan. Namun tidak menutup kemungkinan bakal menimbulkan pemandangan negatif terhadap lembaga tersebut.

“Anggota dewan itu digaji kan untuk mengawal kebijakan pemerintah. Kalau sampai minta proyek ya bagaimana nanti,” cetusnya.

Menurut Marsia AR, pertanyaan tersebut sengaja disampaikan lantaran banyak rekannya di kantor DPRD tersebut yang memiliki sampingan sebagai kontraktor.

Tidak jarang, dalam menjalankan usahanya itu memaksakan diri melanggar aturan. Artinya yang seharusnya melalui proses lelang atau tender, terpaksa dilakukan penunjukan langsung.

“Jelas ada, makanya kami tanyakan. Sebab selama ini bikin bingung, karena menyalahi aturan lantaran proyek itu minta kepada SKPD,” tukasnya.

Sayangnya politisi asal partai berlambang Kabah itu enggan menyebut wakil rakyat yang dimaksud. Meski begitu pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, agar tetap mematuhi aturan yang ada dalam menjalankan usaha tersebut.

“Kalau sampai ketahuan masyarakat kan memalukan. Karena saat ini masyarakat sudah pintar dan kritis, kalau ada anggota yang salah pasti kena semuanya,” terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kalsel, Nasib Alamsyah. Pihaknya bakal membuat kotak pengaduan masyarakat, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya itu. Karena tanpa pengaduan masyarakat, BK DPRD provinsi tidak bisa memberikan sanksi.

“Posisi kami kan beda dengan DPR pusat yang langsung bisa menindak. Kalau DPRD itu kan harus menunggu pengaduan masyarakat. Jika tidak ada pengaduan, ya tidak boleh menindak. Apalagi memberi sanksi,” cetusnya.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s