Inventarisir Aset Dulu

Posted: January 30, 2011 in Berita

BANJARMASIN-Gubernur Kalsel Rudy Ariffin bakal melakukan pendataan dan inventarisir sejumlah aset yang masih dalam penguasaan mantan pejabat. Hal itu dilakukan, sebelum adanya proses pembagian (Dum) maupun penarikan.

Penegasan itu disampaikan orang nomor satu di bumi Lambung Mangkurat tersebut, menanggapi masih adanya sejumlah aset yang tidak jelas yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat mengaudit keuangan pemprov Kalsel tahun 2009.

“Kita inventarisir dulu, apa saja yang masih dipakai para mantan pejabat,” katanya.

Menurutnya, proses pembagian aset milik pemerintah tersebut tidak bisa dilakukan seenaknya sendiri. Artinya, pejabat yang bersangkutan langsung melakukan pembagian.

Termasuk jika mantan pejabat tersebut mengajukan pembagian. Menurut Rudy, hal itu tidak serta merta dilaksanakan. Karena tetap harus mengacu aturan, seperti untuk pembagian rumah dinas bisa dilakukan 1 kali selama menjadi pegawai. Begitu juga mobil maupun kendaraan dinas hanya boleh dilakukan minimal 5 tahun sekali.

“Untuk mengetahui hal itu, makanya perlu inventarisir lagi apa saja yang masih dipakai mantan pejabat. Termasuk yang bersangkutan sudah pernah mendum (membagi) atau belum,” terangnya.

Meskipun diakui Rudy, sesuai peraturan begitu yang bersangkutan tidak menjabat lagi, maka seluruh aset yang menjadi fasilitas dan penunjang jabatan harus dikembalikan untuk pejabat yang baru.

Ditanya apakah bakal melakukan penarikan paksa, Rudy tidak menjawab dengan tegas. Menurutnya, dirinya serba repot untuk mengambil paksa meskipun sudah beberapa kali melayangkan surat agar aset tersebut dikembalikan.

“Kami ini serba repot. Kalau mau mengambil paksa nanti dianggap tidak menghargai jasa-jasa mereka, tapi kalau dibiarkan juga menjadi catatan auditor. Makanya sebagai jalan tengah, kami layangkan surat agar dikembalikan secaa baik-baik,” cetusnya.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan dan aset milik pemprov tahun anggaran 2009 yang dilakukan BPK RI menyebutkan, dalam hal pendataan aset pemprov Kalsel masih banyak mengalami kelemahan. Terbukti, sejumlah aset tidak jelas arena masih dikuasai mantan pejabat.

Hal itulah yang menjadi kendala pemprov Kalsel untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sehingga harus puas mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian saja.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s