Rumah Dinas Masih Dikuasai Mantan Pejabat

Posted: January 30, 2011 in Berita

– Pemprov kesulitan menarik aset

– Diserahkan penegak hukum

BANJARMASIN-Sejumlah aset milik pemprov Kalsel seperti rumah maupun mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat, mengganjal hasil audit APBD tahun 2009 yang dilakukan BPK RI. Sehingga pemprov Kalsel hanya mendapatkan kualifikasi wajar dengan pengecualian, satu tingkat di bawah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menurut direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum keuangan negara BPK RI, Hendar Restriawan, kenyataan tersebut menunjukan sistem pendataan aset yang dilakukan pemprov Kalsel masih lemah. Karena tidak jelas keberadaan aset itu dalam sistem pelaporan.

“Sehingga dalam audit kali ini, Kalsel hanya mendapatkan kualifikasi wajar dengan pengecualian. Jika sejumlah temuan itu tidak ada, dipastikan menempati posisi WTP,” katanya saat ditemui usai penyampaian hasil audit di DPRD Kalsel.

Menurut Rudy Ariffin, aset tersebut masih dikuasai sejumlah mantan pejabat terdahulu. Khususnya mobil dinas yang banyak tidak dikembalikan pemegangnya meskipun sudah pensiun. Begitu juga dengan rumah jabatan, yang jumlahnya lebih dari 20 tempat masih dikuasai mantan pejabat.

Sayangnya dia tidak mau menyebut pejabat yang masih memanfaatkan aset tersebut. Hanya saja, dia mengatakan lokasi aset itu ada di wilayah kota Banjarbaru dan Banjarmasin seperti di Jalan Dharma Praja.

“Kalau disampaikan kepada publik rasanya kurang etis, tapi sudah beberapa kali disurati agar dikembalikan juga tidak ada tanggapan,” keluhnya.

Namun jika dibiarkan tetap menjadi penghambat pemprov dalam pelaporan aset, sehingga jika belum dikembalikan pemprov Kalsel tetap sulit untuk mengantongi kualifikasi WTP tersebut.

Saat ditanya apa tidak dibagi alias didum, menurut Rudy harus melalui mekanisme yang ada. Seperti adanya pengajuan kepada pemprov untuk melakukan niat tersebut.

“Kami juga bingung mau mengambilnya, karena sudah sering disurati juga tidak ada tanggapan. Kalau ingin dibagi (Dum) juga tidak ada keinginan resmi, makanya serba repot,” katanya.

Penegak Hukum

Hal senada dikatakan Karo keuangan, Gustafa Yandi. Dia dengan tegas bakal melaporkan kepada aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan untuk mengambil alih aset baik rumah maupun mobil.

Namun, dia akan memberikan surat pemberitahuan sekali lagi kepada para mantan pejabat yang masih menggunakan fasilitas tersebut sebelum dilakukan pengambilan paksa.

“Kalau sekali lagi kami beri surat, jika tidak ada tanggapan ya akan kami laporkan ke penegak hukum biar diambil paksa. Karena itu menyalahi aturan,” terangnya.

Begitu juga dengan mobil dinas. Meski mobil tersebut buatan tahun 90-an, namun masih tercatat sebagai asetpemprov. Sehingga jika ada audit tetap menjadi batu sandungan dan bahan pertanyaan auditor.

“Aset itu dipegang para mantan pejabat sejak sebelum 2005 hingga sekarang, karena masuk dalam daftar aset sehingga tetap tercatat,” tukasnya.

Hal itulah yang selalu membuat pemprov untuk melakukan pengadaan setiap ada pejabat baru. Karena, yang seharusnya dilepas saat tidak menjabat lagi, namun masih saja dikuasai.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s