30 Persen Wilayah Harus Hutan

Posted: February 8, 2011 in Berita

BANJARMASIN, BPOST-Berdasarkan ketentuan tata ruang wilayah yang baru, sebanyak 30 persen dari luas wilayah provinsi harus berupa kawasan hutan.

Bahkan, jika ada pejabat yang memberikan izin usaha dan melanggar ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Ketentuan baru dalam tata ruang wilayah mengharuskan seperti itu, dengan menyertai sanksi yang cukup berat,” kata Plh Kepala Bappeda Kalsel, Jasran saat ekspos dalam kegiatan coffee morning, Rabu (23/6) kemarin.

Dalam rencana tata uang terdahulu tidak mencantumkan sanksi. Sehingga ditemukan banyak pelanggaran dalam keperuntukan kawasan, baik untuk usaha perkebunan maupun pertambangan.

Sedangkan untuk wilayah kabupaten atau kota, juga sebanyak 30 persen berupa kawasan hutan dengan perincian, sebanyak 20 persen berupa ruang terbuka hijau dan sisanya sebanyak 10 persen berupa hutan yang bisa dikelola masyarakat.

Sesuai rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah disetujui menteri kehutanan (Menhut), dari luas wilayah Kalsel 3,7 juta hektar sebanyak 47,19 persen untuk areal pemanfaatan, hutan lindung sebanyak 19,75 persen dan kawasan budidaya seluas 52,81 persen.

Sementara itu, berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, hampir separo luas wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) berupa areal pertambang.

Kalsel yang memiliki 13 kabupaten dan kota itu memiliki luas 3,7 juta hektar dan seluas 1,8 juta hektar berupa areal pertambang, dengan 23 perusahaan berstatus PKP2B dan sebanyak 380 berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

Hal itu dikatakan manager kampanye Walhi Kalsel, Dwitho Frasetiandy kepada BPost. Menurutnya, selain areal yang sudah dikapling tambang emas hitam itu, wilayah Kalsel juga dikurangi untuk kawasan HPH seluas 261,9 ribu hektar, izin konsesi HTI seluas 383,6 ribu hektar dan pertambangan yang melakukan eksploitasi seluas 658,7 ribu hektar.

Termasuk konversi perkebunan sawit berskala besar yang memanfaatkan lahan seluas 360,8 ribu hektar, dari realisasi rencana seluas 700 ribu hektar. Sehingga jika ditotal wilayah Kalsel 3,1 juta hektar hanya diperuntukkan untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan.

“Dari juamlah wilayah yang telah dikapling itu sangat jelas pengambilan manfaat sumber daya alam itu telah mengabaikan ekologi dan kondisi lingkungan,” terangnya.

Hentikan Izin Tambang

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menghentikan eksploitasi sumber daya alam khususnya pertambangan. Mengingat, tambang yang ada justru membuat resah dan merusak lingkungan.

“Banyak warga yang tinggal di skeitar tambang justru ekonominya sangat miskin. Artinya keberadaan tambang itu belum memberikan jaminan kesejahteraan, melainkan kerusakan,” kata Dwitho.

Kemudian, Walhi juga meminta agar pemerintah untuk memulihkan kondisi lingkungan dari kerusakan. Seperti meminta semua perusahaan tambang untuk mentaati aturan, sehingga tidak membiarkan bekas-bekas tambang menganga tanpa adanya reklamasi.

Selain itu, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi di sektor pertambangan dan kehutana di Kalsel yang dicuragi banyaknya mafia.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s