9 Perusahaan Tidak Memperpanjang Dispensasi

Posted: February 8, 2011 in Berita

– Terkait pembangunan underpass

BANJARMASIN, BPOST-Sebanyak 9 perusahaan jalan khusus (underpass) angkutan tambang dan perkebunan di Kalsel, tidak melakukan perpanjangan izin dispensasi. Padahal, proses pembangunan jalan khusus tersebut belum rampung.

Hal itu dikatakan Kabag sarana ekonomi pemprov Kalsel, Syamsir Rahman usai mengikuti rapat evaluasi Perda nomor 3 tahun 2008 di aula Dishub Kalsel, Kamis (10/6). Dia berharap agar para petugas di daerah bertindak tegas terhadap perusahaan tersebut jika melintas jalan raya.

“Kami berharap para petugas di lapangan bertindak tegas. Yang tidak memperpanjang itu langsung ditangkap saja,” pintanya.

Pihaknya akan memberikan data perusahaan-perusahan yang tidak melakukan perpanjangan tersebut, sebagai acuan petugas di lapangan untuk mengawasi dispensasi yang digunakan selama ini.

Syamsir pun berharap, agar petugas memeriksa satu persatu dokumen atau dispensasi angkutan tambang maupun perkebunan yang melintas di jalan umum tersebut.

“Periksa satu persatu semua angkutan yang melintas. Siapa tau ada yang memanipulasi izin tersebut. Karena pernah terjadi, izin dispensasi tersebut dimanfaatkan perusahaan lain,” tegasnya.

Adapun perusahaan yang tidak memperpanjang tersebut, erupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit. Mereka telah mendapatkan izin perpanjangan pertama, dan sebentar lagi masa waktunya berakhir.

Selain itu, juga ada satu perusahaan yakni Borneo Inter Nusa yang tidak melakukan pembangunan. Sehingga perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas, jika melintas di jalan.

Begitu juga dengan perusahaan lain yang menghalami kesalahan dalam pembangunan. Meskipun sudah selesai, lantaran ada kesalahan sehingga harus menghentikan operasi.

“Kalau dispensasinya tidak diperpanjang, mereka tidakboleh crossing. Otomatis harus menghentikan aktifitas,” terangnya.

Sementara itu, menurut Ketua tim pengendalian Perda nomor 3 tahun 2008, Ramonsyah mengakui meski peraturan tersebut sudah berumur 1 tahun lebih, tapi belum berjalan secara maksimal. Karena, masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Selama kurun waktu lima bulan ini, tim pengawas dari tingkat provinsi berhasil mengamankan 116 pelanggaran yang langsung diproses ke jalur hukum.

“Masih banyak pelanggaran. Artinya, pelaksanaannya belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi,” katanya.

Disinggung alokasi dana operasional penegakan Perda tersebut sebesar Rp 4 Miliar tahun 2009, menurutnya sudah digunakan sesuai dengan rencana. Seperti untuk honor petugas di lapangan, pembangunan pos pantau, papan sosialisasi dan semuanya sudah diaudit BPK.

Dalam rapat yang diikuti dinas perhubungan (Dishub), Satlantas dan jajaran Kodim tersebut sempat tegang. Karena, Ramonsyah yang memimpin rapat evaluasi tersebut memaparkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di daerah. Termasuk banyaknya pesan singkat masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan Perda tersebut.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s