Kekayaan Negara di Kalsel Rp 20 Triliun

Posted: February 8, 2011 in Berita

– Bangunan yang dibiayai APBN

BANJARMASIN, BPOST-Harta kekayaan pemerintah pusat yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp 20 Triliun. Kekayaan tersebut, berupa jalan, jembatan, kendaraan maupun bangunan yang pengadaannya bersumber dari dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dikatakan Kakanwil XII DJKN Banjarmasin, Sapto Mintarto usai membuka sosialisasi rekonsiliasi barang milik negara (BMN) di Aula Bappeda Kalsel, Kamis (10/6) kemarin.

Menurut Sapto, barang yang menjadi inventaris negara tersebut sedang dikelola 721 satuan kerja (Satker) baik dilingkungan instansi vertikal maupun sebagian pemerintah daerah.

“Yang menjadi aset itu adalah barang-barang yang pengadaannya secara murni menggunakan dana dekonsentrasi, maupun dikelola langsung instansi vertikal yang ada di daerah ini,” terangnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, adakalanya kekayaan negara tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehingga, untuk penataan dan penertiban harta kekayaan tersebut, pemerintah pusat akan melakukan pendataan dan penyesuaian antara anggaran yang telah dikucurkan dengan penggunaan.

“Kekayaan ini kan kaitanya dengan neraca negara yang selama ini masih sering menimbulkan masalah dalam audit. Karena adakalanya barang tersebut digunakan pemerintah daerah, tapi milik pemerintah pusat dan belum ada laporan yang resmi,” tukasnya.

Hal senada dikatakan kepala kantor perbendaharaan negara dan lelang (KPNL) Banjarmasin, Samsudin. Menurutnya, dengan peraturan Dirjen kekayaan negara tersebut, aset-asetitu bakal dilakukan pendataan secara menyeluruh.

Mulai awal Juli hingga 7 Juli nanti, semua satuan kerja maupun instansi vertikal yang menerima dana dekonsentrasi harus melaporkan seluruh penggunaan dana yang telah diterima selama ini, yang disesuaikan dengan data dari KPNL.

“Untuk menertibkan hal itu, makanya semua satuan kerja wajib melakukan rekonsiliasi atau pencocokkan antara data dengan anggaran yang telah diterima,” urainya.

Jika tidak melakukan hal tersebut, imbuh Samsudin, satuan kerja tersebut bakal dikenai sanksi seperti pembatalan penghapusan harta kekayaan. Karena kegiatan itu semata-mata untuk mencocokkan data agar tidak terjadi kesalahan sistem laporan antara pusat dengan daerah.

Ditanya adanya aset negara yang terlantar seperti kantor BPN kota Banjarmasin, menurut Samsudin sampai saat ini belum dilaporkan. Sehingga pihaknya belum bisa menyebut hal itu terlantar. Termasuk akan mengambil alih aset tersebut.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi rekonsiliasi barang milik negara (BMN) tersebut diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari kabupaten dan kota di Kalsel. Mereka adalah satuan kerja dan instansi vertikal yang menggunakan dana dekonsentrasi. Seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPS maupun BPN.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s