Pemda Enggan Laporkan Penggunaan Lahan

Posted: February 8, 2011 in Berita

– Hanya 2 kabupaten yang melaporkan

BANJARMASIN, BPOST-Harapan pemerintah pusat belum sepenuhnya ditaati kabupaten dan kota di Kalsel, dalam memberikan laporan pemanfaatan lahan kehutanan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan. Karena sudah tiga bulan sejak himbauan itu disampaikan, hanya dua daerah yang melaporkan pemanfaatan lahan kehutanan tersebut.

“Yang sudah melaporkan masih dua daerah saja, yakni kota Banjarbaru dan Barabai saja. Sisanya belum menyerahkan laporan itu,” ujar Sekdaprov Kalsel, HM Muchlis Gafuri.

Untuk melakukan pemetaan, Departemen Kehutanan melayangkan surat kepada pemprov Kalsel agar 13 kabupaten dan kota di banua ini menyerahkan pemanfaatan lahan khususna kehutanan untuk pertambangan maupun perkebunan.

Meski begitu, lanjut Muchlis, pemprov Kalsel juga sudah melayangankan surat kepada masing-masing daerah agar segera melaporkan keperuntukan lahan kehutanan tersebut.

“Kami (pemprov) juga sudah mengirimkan surat kepada masing-masing daerah agar segera menyerahkan laporan itu. Karena, sudah melebihi waktu dari yang diharapkan pusat,” tandasnya.

Mengenai kondisi kehutanan di Kalsel, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan saat berkunjung ke banua beberapa waktu lalu mengatakan sangat kritis akibat perambahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Sayangnya, mayoritas perusahaan tersebut tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan.

“Sekitar 95 persen perusahaan tambang dan perkebunan di Kalsel yang menggunakan lahan kehutanan tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Kepala dinas kehutanan Kalsel, Suhardi, luas areal kehutanan di banua ini terus mengalami penyusutan rata-rata sekitar 100 ribu hektar per tahun. Baik berubah untuk perkebunan maupun pertambangan.

“Dibandingkan tahun lalu, hutan kita berkurang 100 ribu hektar,” katanya.

Luas hutan Kalsel saat ini sesuai dengan SK menteri kehutanan (Menhut) seluas 1,7 juta hektar. Dan diharapkan hal itu akan terus dilestarikan untuk menjadi penopang masyarakat banua ini.

Sedangkan luas lahan kritis mencapai 555,983 hektar atau sekitar 31 persendari luas areal kehutanan di Kalsel. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 42,399 hektar yang sudah direboisasi.

Dari jumlah tambang dengan status KP yang mengajukan izin sebanyak 90 perusahaan, yang mampu melengkapi syarat hingga diterbitkannya izin prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hanya 20 perusahaan.

“Sisanya tidak ada izin resmi. Karena proses izin yang sudah turun hanya 20 perusahaan saja,” katanya.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s