Daerah Pemekaran Rawan Korupsi

Posted: February 12, 2011 in Berita

– Rata-rata SDM pegawai belum siap

BANJARMASIN, BPOST-Daerah hasil pemekaran wilayah, memiliki potensi terjadinya korupsi lebih tinggi dibandingkan daerah induk. Hal itu disebabkan, rata-rata sumber daya pegawai belum siap melaksanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan dengan benar.

Hal itu dikatakan Deputi bidang invetigasi kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (PBKP) pusat, Suraji saat memberikan pengarahan kepada para pegawai di lingkungan pemprov Kalsel.

Menurutnya, mengelola angaran keuangan daerah itu tidak bisa seenaknya sendiri. Karena harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Selain menjadi daerah baru, pagawai pendukung pengelolaan anggaran juga baru. Akibatnya, pemahaman tentang aturan penggunaan anggaran juga tidak maksimal. Sehingga sering terjadi pelanggaran berupa tindak pidana korupsi,” terangnya.

Dikatakan Suraji, banyak kasus korupsi yang terjadi dan terbongkar juga lebih sering dilakukan para pejabat di daerah hasil pemekaran. Modus kesalahan tersebut, lebih banyak ketidakmengertian dalam penggunaan anggaran.

Sehingga, terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Padahal pejabat tersebut, adakalanya tidak menikmati keuntungan penggunaan anggaran tersebut.

“Karena melakukan kebijakanyang salah, sehingga juga divonis bersalah dan harus tanggung jawab,” tegasnya.

Disinggung tentang Kalsel, Suraji enggan menjelaskan. Padahal di bumi Lambung Mangkurat ini, ada dua kabupaten hasil pemekaran. Yakni kabupaten Tanahbumbu, yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kotabaru.

Kemudian kabupaten Balangan, yang merupakan hasil pemisahan dari Amunati kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang merupakan kabupaten induk.

Hanya saja, imbuh Suraji, salah satu kabupaten tersebut yakni kabupaten Tanahbumbu merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Kalsel yang lambat menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010 ini.

“Ya, pokoknya ada saja. Tapi tidak banyak. Yang jelas, daerah pemekaran itu rawan terjadi korupsi,” paparnya.

Selain belum siapnya SDM, daerah pemekaran juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sehingga penggelontoran keuangan terjadi secara besar-besaran, namun tidak didukung dengan pengawasan yang maksimal.

Sementara itu, menurut Kepala inspektorat provinsi Kalsel, Suhardjo, pengelolaan anggaran keuangan daerah tidak mudah seperti yang dibayangkan. Karena semua kegiatan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan sesuai program kerja.

Bahkan dia juga mengakui, di lingkungan pemprov Kalsel sendiri juga masih banyak satuan kerja kepala dinas (SKPD) yang belum bisa membuat laporan penggunaan anggaran utamanya SKPD baru. Sehingga ditegur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan perbaikan.

“Karena masih baru, jadi belum menguasai secara maksimal sistem akutansi keuangan tersebut,” katanya.

Oleh karena itu, imbuh dia, pihaknya telah memberikan pendampingan terhadap badan atau dinas yang maish lemah dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.

Sistem pembukuan atau pelaporan tersebut tidak mudah. Artinya, jika tenaga yang bersangkutan tidak memiliki dasar keilmuan tentang hal tersebut maka akan kesulitan dalam melakukan pelaporan.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s