Mayoritas Tambang Tak Punya Pengolah Limbah

Posted: February 12, 2011 in Berita

– Sering membuat pencemaran lingkungan

BANJARMASIN, BPOST-Mayoritas persahaan tambang batu bara di Kalsel tidak memiliki tempat pengolahan limbah. Akibatnya, keberadaan perusahaan tersebut sering membuat pencemaran lingkungan dan meresahkan masyarakat sekitar tambang.

Hal itu dikatakan Kepala badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Kalsel, Rakhmadi Kurdi. Menurutnya, berdasarkan hasil uji putih yang dilakukan jajarannya tahun 2010 ini sebanyak 60 persen perusahaan tidak punya pengolahan limbah khususnya perusahaan berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

“Dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel, 60 persen tidak punya tempat pengolahan limbah yang menjadi persyaratan perusahaan tambang,” katanya.

Tak heran, jika terjadi banjir maka limbah tambang tersebut langsung meluber ke kawasan sekitar dan menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar. Termasuk sebagian mengelai ke sungai-sungai, yang bagian bantarannya dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan.

Seperti yang terjad di wilayah Tapin, pencemaran terhadap tambak dan perkebunan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki instalasi pengolahan limbah.

“Di daerah itu ada dua perusahaan tambang yang keduanya tidak punya pengolahan limbah. Begitu erjadi luberan ya langsung masuk ke sungai,” urainya.

Selain tempat pengolahan limbah, juga banyak perusahaan tambang yang tidak membuat titik penaatan maupun sumur pantau untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran di sekitar areal tambang.

Sehingga, selama ini perusahaan tambang tersebut sering menjadi sasaran penyebab terjadinya pencemaran maupun musibah khususnya banjir yang ada di daerah ini. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran untuk mentaati ketentuan pertambangan tersebut.

Berdasarkan catatan BLHD Kalsel, jumlah tambang yang ada di banua ini mencapai 400 buah dan yang masih aktif 336 buah. Dari jumlah tersebut sebanyak 41 tambang berstatus PKP2B yang izinnya diterbitkan pemerintah pusat.

 

Perusahaan tambang batu bara tersebut, telah mengkapling lahan seluas 1,8 juta hektar atau sekitar sepertiga dari luas wilayah Kalsel yang mencapai 3,7 juta hektar.

Sedangkan yang menjadi kawasan pertambanga yang sudah melakukan eksploitasi seluas 658.742,88 hektar. Jumlah tersebut, belum termasuk areal tambang berstatus KP dan PKP2B seluas 1,8 juta hektar.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat, tidak taatnya mayoritas perusahaan tambang tersebut karena pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah setempat yang masih minim. Bahkan, tidak ada pengawasan sama sekali.

Hal itu terlihat, dari respon selama ini. Para pemegang kebijakan tersebut, turun ke lokasi setelah terjadi musibah yang menimpa masyarakat.

“Pengawasan yang dilakukan masih lemah, bahkan cenderung tidak ada. Terlihat setelah memberikan izin ya dibiarkan begitu saja. Pemerintah turun ke lokasi setelah terjadi musibah,” terangnya.

Seharusnya, saat proses perizinan tersebut dilakukan pengawasan sudah mulai. Termasuk mengawasi persyaratan yang menjadi ketentuan, seperti pembuatan pengolahan limbah.

“Yang ideal itu sebelum melaksanakan ketentuan peraturan seperti pembuatan penampungan limah, izin tidak dikeluarkan. Denga begitu juga mempermudah pengawasan,” tukasnya.***

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s