Yudhi Pamitan Kepada Pagawai

– Minta agar tetap loyal dengan wali kota baru

BANJARMASIN, BPOST-Wali kota Banjarmasin Yudhi Wahyuni, Senin (7/6) kemarin sudah mulai masuk kantor, setelah cuti untuk megikuti kampanye pesta demokrasi daerah.

Hari pertama tersebut, dimanfaatkan Yudhi untuk memimpin apel pagi yang diikuti semua kepala dinas, ban dan bagian serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemko Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Yudhi yang mengenakan seragam hijau-hijau jenis Linmas itu menyempatkan diri berpamitan dengan para pegawai meskipun tugasnya memimpin kota seribu sungai ini masih 2 bulan lagi.

Di sela-sela sambutannya saat memimpin apel dia meminta kepada seluruh pegawai bisa menjalin hubungan dan kerjasama dengan pemimpin yang baru, untuk bersama-sama melaksanakan tugas unuk kepentingan masyarakat Banjarmasin.

“Selama 5 tahun kita bekerjasama dan berhubungan, jika ada yang salah saya minta maaf,” katanya dengan nada terbata-bata.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah memberikan dukungan kepada dirinya. Termasuk kepada yang tidak memberikan dukungan kepadanya.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, dukungan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan kota Banjarmasin ke arah yang lebih baik lagi.

“Semoga pilihan-pilihan dari kalian semua, merupakan dari hati nurani dan semata-mata untuk kemajuan dan perkembangan kota ini ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Pemandangan pun mendadak berubah haru, saat Yudhi turun dari podium dan berjabatan tangan dengan beberapa pegawai dan kepala dinas yang selama ini membantu menjalankan tugas sehari-hari.

Sorot kedua bola mata Yudhi terlihat nanar dan berkaca-kaca, saat para anak buahnya itu saling menyalami. Dia tidak banyak kata yang keluar dari bibirnya.

Setelah itu, didampingi ajudannya dia pun langsung melangkahkan kakinya menuju ruang kerja yang berada di lantai dua Balai Kota untuk kembali beraktifitas di penghujung masa tugasnya itu.

Sekitar pukul 12.00 Wita, Yudhi keluar ruangan dan langsung menuju ke mobil dinasnya bernopol DA 1 A yang parkir di depan Balai Kota, yang akan membawanya pulang.***

 

Tidak Ada Anggaran Napi Rehabilitas

– Terkait yang divonis napi narkoba

BANJARMASIN, BPOST-Longgarnya pengawasan terhadap napi narkoba yang mendapat vonis rehabilitasi di RSJ Sambang Lihum, lantaran tidak ada petugas khusus yang mengawasi keberadaan napi tersebut. Termasuk membedakan antara napi dengan pasien yang menjalani perawatan di RS tersebut.

Hal itu dikatakan Kalakhar BNP Kalsel, H Syahbani, menanggapi adanya kesan perlakuan istimewa bagi mantan wakil ketua DPRD Tanahbumbu, Irwan Hamdi dan Bobi Lesmana yang menjalani rehabilitasi di RSJ tersebut.

Karena usai divonis majelis hakim pengadilan negeri Banjarmasin, politisi Partai Hanura itu tidak langsung masuk ke RSJ tersebut. Melainkan memilih pulang terlebih dahulu.

“Memang di RSJ tersebut pengamanannya tidak seperti di Lapas. Karena penjaganya hanya Satpam saja, jadi ya susah untuk membedakan napi atau keluarga pasien,” katanya usai memimpin rapat persiapan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Sasangga Banua pemprov Kalsel.

Selain soal longgarnya pengamanan, yang dihadapi pihaknya juga belum tersedianya anggaran untuk makan sehari-hari napi yang menjalani vonis rehabilitasi tersebut.

Tak ayal, pihaknya pernah mendapatkan komplain dari pihak rumah sakit terkait biaya makan kedua napi tersebut. Karena pihak rumah sakit bingung untuk mencarikan dana makan.

“Memang disatu sisi kita dituntut segera melakukan hal itu, tapi APBN belum menyediakan anggaran untuk biaya makan napi tersebut,” tukasnya.

Meski begitu, pihaknya tetap berharap agar majelis hakim bisa menjalankan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang salah satu isinya menjatuhi vonis bagi pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Sekedar mengingat, vonis 1 tahun yang dijatuhkan majelis hakim kepada Irwan Hamdi dan Bob Lesmana untuk menjalani rehabilitasi tersebut, merupakan yang pertama kalinya di Kalimantan Selatan.

Sehingga, masih banyak ditemui ketimpangan dan menimbulkan kesan perlakuan istimewa. Karena, setelah divonis dia memilih pulang ke rumahnya di Batulicin Tanahbumbu.

Berbeda dengan ratusan napi narkoba lainnya. Begitu majelis hakim mengetukkan palu sidang sebagai tanda vonis, yang bersangkutan langsung dijebloskan ke Lapas Teluk Dalam Banjarmasin.

Selain harus mendekam di balik terali besi, mereka juga mendapatkan pengamanan yang ketat dari petugas Lapas. Bahkan, keluarga yang ingin menjenguk pun harus mengikuti tata tertib yang ada di Lapas tersebut.

Mneurut Kasi pemasyarakatan kantor kementrian hukum dan HAM Kalsel, Widianingrum, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Kalsel mencapai 3 ribu orang lebih.

Sebanyak 40 persen, merupakan napi dengan kasus narkoba. Sisanya, sebanyak 60 persen merupakan napi pidana umum maupun pidana khusus seperti korupsi.***

 

Terpaksa Bikin Terumbu Karang Buatan

– Banyak diambil warga dan rusak

BANJARMASIN, BPOST-Sekitar 1.500 hektar terumbu karang di wilayah pantai Kalimantan Selatan (Kalsel) kondisinya rusak. Baik dicuri masyarakat, maupun kawasan tersebut beralih fungsi dan dimanfatkan untuk pelabuhan khusus.

Hal itu berdampak pada menurunnya jumlah tangkapan ikan para nelayan. Karena keberadaan terumbu karang tersebut, menjadi tempat pembiakan ikan. Termasuk menjadi tempat singgah para ikan di laut.

“Yang jelas hasil tangkapan ikan para nelayan mengalami penurunan. Karena tempat berkembangbiaknya ikan, kondisinya sudah rusak,” ujar Kepala dinas perikanan dan kelautan Kalsel, M Isra.

Adapun produksi ikan di Kalsel, saat ini mencapai 36 kilogram per kapita. Jumlah tersebut melebihi produksi ikan tingkt nasional yang hanya mencapai 26 kilogram per kapita.

Namun, jika kerusakan terumbu karang tersebut tidak segera diperbaiki, tidak menutup kemungkinan bakal semakin parah. Tentu, jumlah tangkapan ikan para nelayan juga bakal berkurang.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, terang Isra, pihaknya terpaksa melakukan perbaikan dengan membuat terumbu karang palasu alias buatan. Dengan harapan, bisa dimanfaatkan ikan untuk berkembang biak.

“Kami akan membuat terumbu karang untuk menggantikan yang alami yang sudah rusak maupun diambil warga,” terangnya.

Ditanya kawasan yang rusaknya paling parah, menurutnya di wilayah perairan Kotabaru dan Tanahbumbu. Tapi yang paling luas di wilayah Kotabaru.

Karena di kawasan tersebut, banyak bermunculan pelabuhan khususbatu bara yang berada di tepian pantai. Sehingga tanpa memperhatikan aspek tersebut, investor langsung melakukan pembangunan.

Selain terumbu karang, ekosistem yang rusak adalah soal mangrove. Padahal, keberadaan mangrove juga membantu nelayan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah besar.

“Selain terumbu karang, mangrove yang ada di pantai Kalsel juga banyak yang rusak,” urainya.

Berdasarkan catatan dinas kehutanan  (Dishut) Kalsel, sekitar 400 kilometer panjang mangrove di banua ini sudah rusak dan beralih fungsi baik untuk Pelsus, ditebang masyarakat maupun untuk perkebunan.

Sementara, total panjang mangrove tersebut mencapai 1.500 kilometer, yang terbentang mulai dari pesisir Barito Kuala (Batola) hingga wilayah kabupaten Kotabaru.

“Berdasarkan catatan dan hasil pantauan kami bersama pak mentri (Menhut) beberapa waktu lalu, wilayah pesisir kondisinya sudah parah. Banyak lahan mangrove yang jadi kebun maupun Pelsus,” terang Kepala dinas kehutanan Kalsel, Suhardi.

Padahal, lanjut dia, kawasan tersebut dilindungi. Lantaran termasuk kawasan cagar alam, yang tidak bisa ditawa-tawar lagi penggunaannya. Hal itu berbeda dengan kawasan hutan, yang bisa dilakukan pinjam pakai.

Tak ayal, beberapa tahun terakhir ini pihaknya terpaksa menutup sejumlah Pelsus batu bara yang ada di berbagai wilayah khususnya di kawasan kabupaten Kotabaru maupun kabupaten Tanahbumbu.

“Sekitar 10 Pelsus yang sudah kami tutup karena masuk wilayah cagar alam. Hal itu tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.***

 

Takut Memelihara Buaya Lagi

– Kebun binatang Sahri Saleh dipercantik

BANJARMASIN, BPOST-Paiman (35), terus melangkahkan kakinya mengintari areal kebun binatang seluas 1,5 hektar yang berada di Jahri Saleh Banjarmasin, Minggu (20/6) pagi.

Dengan sabar, warga Sei Andai itu menghampiri setiap orang yang asyik melihat tingkah binatang piaran itu dengan menawarkan pentol dan es yang menjadi dagangan andalannya.

“Ini pentolnya asli daging dan dijamin nyaman. Atau kacang untuk memberi makan kera di ujung sana,” kata Paiman sambil mengarahkan telunjuknya ke arah kerangkeng kera.

Hampir 2 jam BPost duduk di kawasan itu, tidak lebih 15 orang yang datang untuk berlibur maupun bersantai bersama keluarga di kebun binatang itu.

Meski lokasinya berada di pedalaman kota, kondisi taman yang dikelola PKK itu sudah lebih rapi dibandingkan 4 tahun silam. Kerangkeng hewan yang ada di taman itu sudah diperbaiki.

Meski hewan yang ada di taman itu tidak selengkap dengan kebun binatang di daerah lain, namun sudah cukup untuk menjadi alternatif berlibur masyarakat kota seribu sungai. Di dalam taman itu ada beruang, bekantan, kera, aneka burung serta hewan lainnya.

Begitu juga dengan kebersihan kawasan itu sudah terawat. Sehingga nyaman untuk santai, dan memanfaatkan hari libur. Sayangnya, tidak banyak yang memanfaatkan kebun binatang tersebut untuk sekadar refreshing.

“Ya seperti ini saja mas. Orang kita ini kan lebih sennag berlibur ke mall dibandingkan ke taman seperti ini,” cetus salah seorang petugas.

Dalam waktu dekat ini, kebun binatang tersebut bakal dipercantik. Pemko Banjarmasin telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 417 untuk melakukan rehab kebun binatang tersebut.

“Insa Allah, sebentar lagi sudah mulai lelang dan langsung bisa dimulai pengerjaannya,” kata Kepala dinas pertanian dan peternakan kota Banjarmasin, Priyo Eko.

Meskipun dana tersebut jauh di bawah yang diperlukan, diharapkan bisa menambah eksotik kebun bintang tersebut. Seperti untuk pembuatan air mancur, taman mupun untuk menambah hewan khususnya burung di areal itu.

Soal hewan yang akan menjadi piaran taman tersebut, menurut Priyo, mengutamakan hewan-hewan yang ringan seperti burung. Karena mudah untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan.

“Kalau unta tidak lagi, karena yang dulu saja mati. Begitu juga buaya, karena sempat lepas dan membahayakan warga sekitar,” tukasnya.

Bahkan untuk mendukung pengelolaan taman tersebut, pihaknya juga telah mengusulkan Perda yang saat ini masih dianalisa di bagian hukum. Hal itu untuk mengatur sistem pengelolaan dan retribusi bagi warga yan datang.

“Sekarang ini pengelolaannya kurang maksimal. Diharapkan nanti kalau sudah berbentuk UPT, bisa lebih baik,” tegas Priyo.***

 

Sungai Martapura Bakal Menyerupai Singapura

– Proses pembangunan terganjal pedagang

BANJARMASIN, BPOST-Warga Banjarmasin yang ingin santai bersama keluarga sambil menikmati indahnya panorama sungai, tidak perlu pergi jauh-jauh ke Hongkong, Singapura maupun Macau. Karena, bantaran Sungai Martapura bakal disulap menyerupai kota tersebut.

Apalagi keberadaan sungai yang membelah kota Banjarmaisn itu masih perawan. Sehingga menambah elok panorama tersebut, baik saat dinikmati siang maupun sore hingga malam hari.

Untuk mewujudkan water front city tersebut, dinas pengelolaan sungai dan drainase kota Banjarmasin sudah melakukan start dengan membangun siring yang berada di Jalan Piere Tendean Banjarmasin.

Saat ini, pembangunan siring tersebut mencapai 437 meter dari total panjang bantaran tersebut mencapai 637 meter, dengan menelan biaya sebesar Rp 9,5 Miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sehingga sisa bantaran yang belum disiring sekitar 200 meter ke arah jembata Pasar Lama. Sesuai rencana, pembangunan itu akan dilanjutkan pada tahun 2010 ini dengan bantuan APBN.

“Dari Jembatan Merdeka sampai saat ini suda mencapai 437 meter dan sisanya akan dilanjutkan tahun ini juga,” terang Kepala dinas pengelolaan sungai dan drainase kota Banjarmasin, Muryanta.

Sayangnya, untuk melanjutkan pembangunan siring tersebut pemko Banjarmasin terganjal dengan adanya sekelompok pedagang yang mangkal di atas bantaran sungai tersebut.

Para pedagang yang merupakan pindahan dari Jalan Jenderal Sudirman tersebut, ngotot akan tetap berjualan di atas siring jika areal mereka tetap digusur pemerintah untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Sesuai desain yang pernah diekspos dinas sunungai dan drainase, sepanjang bantaran Sungai Martapura yang ada di kawasan Jalan Piere Tendean bakal dibangun tempat santai para warga sambil menikmati panorama sungai.

Selain itu, juga dibangun dermaga kapal untuk melayani warga yang ingin keliling kota Banjarmasin melalui jalur sungai, maupun berwisata ke Pasar Terapung.

Kawasan tersebut juga sangat representatif sebagai tempat wisata. Dua buah rumah kuno berlantai dua, yang merupakan perpaduan adat Banjar dan Cina tetap dipelihara. Dua bangunan tersebut, bakal dijadikan museum Banjar maupun kantor informasi wisata.

“Rumah itu harus dipertahankan. Karena seluruh ornamennya khas Banjar, yang dikombinasi dengan khas Cina lantaran pemilik rumah itu merupakan warga keturunan,” pinta budayawan Kalsel, Suriansyah.

Tempat Kongkow

Meski proses pembangunan siring di Piere Tendean belum rampung, karena belum ada pagar pengaman, namun sudah dimanfaatkan masyarakat untuk jualan jagung bakar. Sekitar 40 pedagang, setiap sore mangkal di kawasan tersebut dengan memanfaatkan siring yang dalam proses finishing tersebut.

Tak heran, setiap sore kawasan Piere Tendean menjadi pusat kongkow para kawula muda banua. Mereka duduk santai beralasakan tikar dan koran sambil menikmati panorama sungai sambil makan jagung bakar yang dijajakan para pedagang di kawasan tersebut.

“Soalnya di kota ini kan belum ada tempat nongkrong yang nyaman. Jadi meski belum sempurna, tapi masih bisa dimanfaatkan,” ujar Novri.

Meski pembangunan siring tersebut belum sempurna, Novri bersama temannya cukup menikmati. Karena, siring tersebut merupakan salah satu tempat snatai selain water front city yang ada di Jalan Jenderal Sudirman.***

 

Sisa 42 Siswa Tidak Lulus

BANJARMASIN, BPOST-Pelaksanaan ujian nasional (UN) ulangan tingkat SMA ternyata sangat membantu para siswa yang tidak lulus. Dari jumlah peserta yang mengikuti ujian ulangan sebanyak 1.190 siswa, hanya 42 siswa yang terpaksa tidak bisa lulus.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun BPost dari dinas pendidikan (Disdik) Kalsel, ujian nasional tahun 2010 di Kalsel diikuti sebanyak 20.955 siswa.

Saat pengumuman hasil ujian tersebut, sebanyak 1.211 yang tidak bisa lulus karen perolehan nilainya di bawah batas ambang yang telah ditetapkan badan stadarisasi nasional pendidikan (BSNP) sebesar 5,50.

Sedangkan untuk sekolah kejuruan (SMK), dari jumlah peserta ujian nasional sebanyak 7.64 siswa, yang tidak lulus sebanyak 1.052 siswa, yang nilainya juga di bawah dari yang telah ditetapkan sebesar 7,00.

 

Sayangnya, dari jumlah peserta yang tidak lulus 1.211 siswa tersebut, yang mau mengikuti ujian nasional ulangan hanya 1.190 siswa saja. Sisanya sebanyak 21 siswa tidak mau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbaikan tersebut.

Begitu juga dengan siswa SMK. Dari jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 1.052 siswa, ternyata yang mau mengikuti ujian ulangan hanya 1.018 siswa saja. Sisanya sebanyak 34 siswa tidak mengikuti ujian ulangan tanpa ada alasan yang jelas.

Bahkan, dari jumlah peserta ujian ulangan bagi tingkat SMK sebanyak 1.018 tersebut, masih ada yang belum berhasil melakukan perbaikan sebanyak 13 siswa.

“Bagi yang tidak mau mengikuti ujian ulangan tersebut, maka secara otomatis tetap dianggap tidak lulus ujian nasional,” terang Sekretaris Diknas Kalsel, Herman Taupan.

Ditanya sekolah yang siswanya masih belum lulus tersebut, Herman belum bisa menjelaskan secara detail dengan alasan data tersebut masih berupa data global yang baru didapatnya dari server BSNP.

“Kami dapat data ini karena melihat running teks di salah satu televisi swasta. Kemudian saya telfon BSNP, tenryata sudah ada data globalnya dan langsung diumumkan ini,” tukasnya.

Meski begitu, imbuh Herman, siswa yang tidak lulus tersebut mayoritas berasal dari sekolah swasta yang ada di kota Banjarmasin dan beberapa daerah di Kalsel.

“Kalau detailnya belum. Tapi yang banyak tidak lulus, siswa sekolah swasta di Banjarmasin,” tandasnya.

Paket C

Meski sudah berusaha melakukan perbaikan dengan mengikuti ujian nasional ulangan, bagi siswa yang tetap belum lulus jangan berkecil hati. Karena masih ada kesempatan sekali lagi untuk melakukan perbaikan dengan mengikuti ujian paket C.

Menurut Herman Taupan, pelaksanaan ujian paket C setera SMA tersebut bakal digelar, Selasa (22/6) mendatang yang bertempat di masing-masing sekolah induk.

“Bagi yang tidak lulus masih bisa ikut ujian, tapi melalui paket C,” terangnya.

Meski paket C, ijazah yang dikeluarkan tersebut setara dengan SMA. Sehingga bisa digunakan untuk mengikuti seleksi atau pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Karena ijazah paket C tersebut sudah diakui keberadaannya dan dianggap setara dengan tingkat SMA dan sederajat.***

Setiap Tahun Menyusut 100 Ribu Hektar

– Alih fungsi kawasan hutan Kalsel

BANJARMASIN, BPOST-Kepala dinas kehutanan (Dishut) Kalsel, Suhardi mengatakan, setiap tahun luas areal hutan di banua ini mengalami penyusutan sekitar 100 ribu hektar. Penyusutan tersebut, karena alih fungsi kawasan hutan untuk pertambangan dan perkebunan.

“Berdasarkan catatan setiap tahunnya berkurang sekitar 100 ribu hektar,” terangnya.

Dengan berkurangnya luasan areal lahan kehutanan tersebut secara langsung berpengaruh pada kondisi hutan secara umum. Otomatis, kondisinya sudah berubah dan tidak bisa menjadi penyangga ekosistem.

Meski begitu pihaknya tidak pernah menghambat investasi yang menggunakan lahan kehutanan tersebut, baik untuk kepentingan pertambangan maupun perkebunan. Asalkan harus mentaati aturan yang telah ditentukan seperti melakukan pengurusan izin pinjam pakai kawasan.

“Dinas kehutanan itu tidak bisa melarang orang investasi. Kalau mereka mengurus izin, kami hanya bisa merekomendasikan saja. Karena yang menentukan boleh tidaknya itu pak menteri,” urainya.

Sebelumnya, saat berada di kota Banjarmasin, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan dengan tegas mengatakan kondisi hutan di Kalsel sebanyak 95 persen sudah rusak akibat pertambangan dan perkebunan.

Karena perusahaan yang memanfaatkan lahan kehutanan tersebut tidak mengurus dokumen izin pinjam pakai kawasan seperti yang dilakukan salah satu perusahaan tambang batu bara, Jorong Barotama Grestoe (JBG) yang akhirnya berurusan dengan Kepolisian Polda Kalsel.

Adapun luas hutan di Kalsel, imbuh Suhardi, sesuai SK menteri kehutanan (Menhut) luasnya mencapai 1,7 juta hektar. Dan diharapkan hal itu akan terus dilestarikan untuk menjadi penopang masyarakat banua ini.

Sedangkan luas lahan kritis mencapai 555,983 hektar atau sekitar 31 persendari luas areal kehutanan di Kalsel. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 42,399 hektar yang sudah direboisasi.

Sementara itu berdasarkan catatan Walhi Kalsel, luas wilayah Kalsel yang mencapai 3,7 juta hektar, sebanyak 1,8 juta hektar berupa areal pertambang, dengan 23 perusahaan berstatus PKP2B dan sebanyak 380 berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

Selain areal yang sudah dikapling tambang emas hitam itu, wilayah Kalsel juga dikurangi untuk kawasan HPH seluas 261,9 ribu hektar, izin konsesi HTI seluas 383,6 ribu hektar dan pertambangan yang melakukan eksploitasi seluas 658,7 ribu hektar.

Termasuk konversi perkebunan sawit berskala besar yang memanfaatkan lahan seluas 360,8 ribu hektar, dari realisasi rencana seluas 700 ribu hektar. Sehingga jika ditotal wilayah Kalsel 3,1 juta hektar hanya diperuntukkan untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan.***

 

Separo Wilayah Kalsel Jadi Tambang

– Manipulasi Amdal

– Hari ini peringatan lingkungan hidup

BANJARMASIN, BPOST-Hampir separo luas wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) berupa areal pertambang. Kalsel yang memiliki 13 kabupaten dan kota itu memiliki luas 3,7 juta hektar dan seluas 1,8 juta hektar berupa areal pertambang, dengan 23 perusahaan berstatus PKP2B dan sebanyak 380 berstatus Kuasa Pertambangan (KP).

Hal itu dikatakan manager kampanye Walhi Kalsel, Dwitho Frasetiandy kepada BPost. Menurutnya, selain areal yang sudah dikapling tambang emas hitam itu, wilayah Kalsel juga dikurangi untuk kawasan HPH seluas 261,9 ribu hektar, izin konsesi HTI seluas 383,6 ribu hektar dan pertambangan yang melakukan eksploitasi seluas 658,7 ribu hektar.

Termasuk konversi perkebunan sawit berskala besar yang memanfaatkan lahan seluas 360,8 ribu hektar, dari realisasi rencana seluas 700 ribu hektar. Sehingga jika ditotal wilayah Kalsel 3,1 juta hektar hanya diperuntukkan untuk HPH, HTI, perkebunan dan pertambangan.

“Dari juamlah wilayah yang telah dikapling itu sangat jelas pengambilan manfaat sumber daya alam itu telah mengabaikan ekologi dan kondisi lingkungan,” terangnya.

Tak heran, jika setiap tahun musibah banjir selalu mewarnai bumi Lambung Mangkurat ini. Karena, keperuntukan lahan tersebut tidak sebanding dengan keperluan masyarakat. Melainkan untuk industri yang telah mengabaikan faktor lingkungan.

Berdasarkan cacatan, intensitas musibah banjir di Kalsel cukup besar. Tahun 2006 lalu, peristiwa banjir terjadi sebanyak 14 kali. Kemudian tahun 2007 sebanyak 23 kali, tahun 2008 sebanyak 21 kali dan tahun 2009 sebanyak 22 kali dengan menelan biaya sebesar Rp 3 Miliar.

Sebanyak 19.366 keluarga menjadi korban karena tempat tinggal mereka terendam air serta 15 ribu hektar lahan pertanian juga terendam air.

Hal senada dikatakan Kepala badan lingkugan hidup daerah (BLHD) Kalsel, Rakhmadi Kurdi. Menurutnya, banyak perusahaan khususnya pertambangan yang mengabaikan kepedulian lingkungan. Hal itu telrihat dari banyaknya perusahaan yang tidak memiliki pengolahan limbah.

“Akibatnya, sungai-sunga maupun kawasan sekitar tambang sering terjadi pencemaran. Padahal keberadaan sungai tersebut untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat,” tukasnya.

Bahkan juga banyak perusahaan yang tidak memilik izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Hal itu dilakukan dengan cara mengurangi izin luas areal pertambangan, sehingga tidak diwajibkan mengajukan izin ke komisi Amdal.

“Banyak perusahaan di daerah saat mengajukan izin Amdal ditolak karena tidak memenuhi syarat. Meski begitu mereka tetap beroperasi dengan cara membagi luas areal itu, sehingga tidak diwajibkan memiliki Amdal,” urainya.

Oleh karena itu, peran badan lingkungan hidup di kabupaten sangat berperan untuk melakukan kontrol tersebut. Karena yang mengeluarkan izin tersebut adalah masing-masing kabupaten dan kota.

Hentikan Izin Tambang

Sabtu (5/6) hari ini, merupakan hari lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel meminta kepada pemerintah daerah untuk menghentikan eksploitasi sumber daya alam khususnya pertambangan. Mengingat, tambang yang ada justru membuat resah dan merusak lingkungan.

“Banyak warga yang tinggal di skeitar tambang justru ekonominya sangat miskin. Artinya keberadaan tambang itu belum memberikan jaminan kesejahteraan, melainkan kerusakan,” kata Dwitho.

Kemudian, Walhi juga meminta agar pemerintah untuk memulihkan kondisi lingkungan dari kerusakan. Seperti meminta semua perusahaan tambang untuk mentaati aturan, sehingga tidak membiarkan bekas-bekas tambang menganga tanpa adanya reklamasi.

Selain itu, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi di sektor pertambangan dan kehutana di Kalsel yang dicuragi banyaknya mafia.***

 

Sampah Sungai Hambat Adipura

– Banjarmasin “terancam” tidak dapat Adipura

BANJARMASIN, BPOST-Pengumuman kota yang mendapatkan piala Adipura, akan diumumkan Sabtu (5/6) nanti. Banjarmasin yang menjadi salah satu kota yang berebut piala tersebut, dipastikan terancam tidak mendapatkan.

Karena saat tim verifikasi dari kementrian lingkungan hidup tiba, sampah yang berada di bawah Jembatan Antasari bisa dilintasi untuk jalan kaki. Lantaran saat itu, air Sungai Barito sedang surut sehingga sampah bercampur ilung menumpuk di bawah jembatan tersebut.

“Usaha pemko dan masyarakat sudah cukup bagus. Sayangnya, saat tim datang sampah di bawah jembatan menumpuk. Dan ini memang kejadian alam,” terang Kepala BLHD Kalsel, Rakhmadi Kurdi.

Awalnya, kota Banjarmasin memiliki peluang cukp tinggin untuk meraih piala tersebut. Karena setelah penilaian kedua (P2), kota seribu sungai ini masuk dalam tahap verifikasi.

Artinya, tim tersebut hanya akan mencocokkan nilai yang diperoleh saat P1 dan P2 dengan kondisi setelah penilaian tersebut. Sayangnya, kondisi alam tidak bersahabat. Karena sungai yang membelah kota Banjarmasin dalam kondisi pasang dan surut.

“Saat dinyatakan masuk verifikasi kami juga ikut senang dan optimis bisa mendapat Adipura, karena kinerja petugas cukup bagus. Tapi alam berkata lain,” cetusnya.

Hal senada dikatakan Kepala BLH kota Banjarmasin, Rusmin Adaliwa. Menurutnya, dari pelaksanaan verifikasi tersebut perolehan nilai kota Banjarmasin hanya naik 2 point saja.

“Kemarin itu hanya naik 2 point saja. Tapi semoga tim verifikasi bisa memahami kondisi alam kota ini,” katanya.

Meski begitu, pihaknya tetap konsentrasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Termasuk tetap menjaga kebersihan sungai, yang menjadi salah satu sarana dan prasarana masyarakat.***

 

Rudy Minta Pegawai Tetap Konsentrasi

– Janji belum ada perombakan kabinet

BANJARMASIN, BPOST-Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Rabu (9/6) kemarin sudah kembali menjalani aktifitas memimpin acara coffee morning yang ditinggalkannya hampir sebulan untuk mengikuti kampanye Pemilukada.

Dalam kegiatan rutin yang telah dirintisnya hampir 5 tahun itu, kehadiran Rudy yang meraih suara terbanyak dalam Pemilukada tersebut tidak nampak istimewa.

Para kepala dinas, biro dan badan di lingkungan pemprov Kalsel yang mengikuti acara tersebut di kantor badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di Jalan Brigjen Hasan Basry, tetap duduk santai saat orang nomor satu di banua itu tiba di acara tersebut.

Rudy Ariffin yang mengenakan baju lengan panjang warna hitam itu, langsung memimpin acara yang menjadi ajang evaluasi para kepala dinas tersebut.

Dirinya meminta kepada para kepala dinas, biro dan badan di lingkungan pemprov Kalsel tidak terpengaruh dengan munculnya isu perombakan kabinet yang akan dipimpinnya lima tahun mendatang.

“Saya berharap para SKPD tetap menjalankan tugas seperti biasa, jangan terpengaruh dengan isu-isu perombakan jabatan. Pegawai negeri sipil itu kan pelayan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut dirinya juga tetap akan fokus pada program kerjanya yang telah dicanangkan dalam visi dan misinya bertajuk ‘tersenyum’ yang telah disusun bersama Wagub Rosehan NB tersebut.

Bagi Rudy, jika tidak ada kesalahan yang fatal dirinya tidak akan melakukan perombakan atau pergantian jabatan. Apalagi kinerja dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini, berjalan baik untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Selama ini kita kan baik-baik saja, tentu dipertahankan. Selama tidak ada kesalahan yang fatal dan merugikan, ya harus tetap konsentrasi menjalankan tugas,” tukasnya.

Sementara itu, sejumlah pejabat juga mengaku biasa-biasa saja. Menurutnya, selama ini dirinya sudah mengenal dekat. Sehingga tidak banyak melakan adaptasi lagi dalam menjalankan tugas.

“Kan sudah 5 tahun bekerjasama dengan pak Rudy. Tentu tidak perlu lagi adaptasi saat menjalankan tugas,” terang salah seorang pegawai.***